Hot Info

HTI mengajak semua pihak bersatu dalam komitmen kebangsaan

JAKARTA

Sebagian pihak mempertanyakan Komitmen Kebangsaan Hizbut Tahrir Indonesia (HTI), menjawab hal tersebut, Juru Bicara HTI Muhammad Ismail Yusanto mengatakan bahwa pihaknya pernah menjelaskan hal tersebut dalam sebuah diskusi bertema "Wawasan Kebangsaan". HTI mengajak semua pihak mendudukan dulu definisi komitmen kebangsaan. Menurut Ismail, kalau komitmen kebangsaan yang dimaksud adalah kecintaan pada negeri, membela negeri, dan membawa negeri Indonesia kepada kebaikan dan kemajuan. Maka, Hizbut Tahrir sangat berkomitmen kebangsaan. "Semua yang kita lakukan untuk kebaikan negeri ini," kata Ismail saat berbicara dalam pertemuan dengan Forum Jurnalis Muslim (Forjim), di Gedung Dakwah HTI, Tebet, Jakarta, Selasa malam, (23/5/2017). Ismail menjelaskan bahwa Hizbut Tahrir memandang Indonesia dalam ancaman neo-Liberalisme dan neo-Imperialisme. Ancaman tersebut sangat nyata,neo-liberalisme nampak dalam undang-undang yang tidak berpihak pada rakyat dan kebijakan-kebijakan pro-asing. Sementara, Neo-imperialisme nampak dalam berbagai instrumen seperti instrumen hutan. "Kalau dibiarkan akan membawa pada kehancuran, Hizbut Tahrir dengan kegiatannya itu mencegah neo-Liberalisme dan Neo-Imperialisme, kalau ini disebut sebagai komitmen kebangsaan. HT sangat berkomitmen dengan kebangsaan," jelasnya. Akan tetapi, lanjut Ismail, apabila komitmen kebangsaan dimaknai harus setia dengan sekularisme, Hizbut Tahrir dengan tegas menolaknya. Karena sekulerisme tidak sesuai dengan ajaran Islam. "Ajaran Islam menegaskan kita harus tunduk dengan ajaran Islam dalam kehidupan pribadi, rumah tangga, dan masyarakat,"ujarnya. Ismail berpendapat, banyak pihak mengaku sebagai kelompok atau partai nasionalis. Namun, langkah dan tindak tanduknya malah membahayakan negara, seperti menjual aset negara, berkompromi dengan negara asing untuk merubah undang-undang menjadi liberal. "Banyak kita lihat komitmen kebangsaan hanya dilihat sebatas orang mengatakan 'Iya saya Nasionalis, iya saya Pancasilais', sementara tindakannya sangat jauh dari komitmen kebangsaan," katanya. Ismail menambahkan bahwa masyarakar terbiasa melihat masalah pada tataran superficial bukan substansial. Sementara, orang Islam yang secara substansial cinta dengan negeri ini dituding sebagai tidak nasionalis atau tidak memiliki komitmen kebangsaan. "Sebagai contoh, Aksi 212 disebut sebagai kebangkitan primordialisme, kelompokisme, kebangkitan politik aliran, seolah-olah memperjuangkan Islam itu anti dengan kebangsaan. Memangnya siapa dahulu yang memerdekakan Indonesia kalau bukan umat Islam," tandasnya. sumber http://www.voa-islam.com/

No comments